Media Sinarpantura TV
Boyolali, Jawa Tengah — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memberikan klarifikasi atas pernyataan dalam konferensi pers sebelumnya yang menyebutkan adanya keterlibatan 11 organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam aksi premanisme, yang menjadi bagian dari hasil Operasi Aman Candi 2025. Pernyataan tersebut sempat menuai keberatan dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan ormas dan perguruan pencak silat.
Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman menyampaikan klarifikasi ini usai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan di Kabupaten Boyolali, Kamis (5/6/2025). Ia menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi ormas sebagai pelaku premanisme.
“Dalam penyampaian hasil Operasi Aman Candi, memang ada diksi yang disalahartikan. Yang kami maksud bukan ormasnya, melainkan oknum atau individu yang mengaku sebagai anggota dan menggunakan atribut ormas tersebut,” ujar Brigjen Latif Usman.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, termasuk organisasi seperti Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan lainnya. Menurutnya, Polri tidak pernah bermaksud menyudutkan ormas atau lembaga tertentu.
“Saya mohon maaf kepada kelompok ormas dan perguruan pencak silat apabila ada kesalahpahaman. Sekali lagi saya tegaskan, yang kami soroti adalah oknumnya, bukan organisasinya,” tegasnya.
Brigjen Latif juga menanggapi beredarnya potongan video konferensi pers yang beredar di media sosial dan dinilai menimbulkan kesalahpahaman karena tidak menampilkan konteks keseluruhan.
“Dalam pengungkapan kasus, memang ada kelompok dan individu yang ditindak. Tapi perlu dilihat konteksnya secara utuh agar tidak terjadi salah tafsir,” jelasnya.
Polda Jateng, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan pemberantasan premanisme, menurutnya, tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan peran aktif dari ormas dan masyarakat dalam memerangi premanisme. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Wakapolda kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pertumbuhan pembangunan dan investasi di Jawa Tengah.
“Mari kita satukan tekad untuk memberantas premanisme demi terciptanya iklim sosial dan keamanan yang kondusif. Dengan keamanan yang terjaga, pembangunan dan investasi dapat tumbuh lebih baik di Jawa Tengah,” pungkas Brigjen Latif Usman.
Red/SP
