Dugaan Pungli Pemotongan Gaji Pegawai Dinkes Indramayu, Inspektorat dan APH Diminta Turun Tangan
Indramayu – Sinarpantura TV
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan setelah mencuat kabar adanya dugaan pemotongan gaji pegawai Puskesmas dan RSUD. Isu ini merebak setelah sejumlah media memberitakan kewajiban pemotongan gaji para pegawai THL dan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Atim SP, Ketua IWOI DPD Indramayu, mengungkapkan bahwa hasil audiensi dengan Dinas Kesehatan Indramayu mengindikasikan adanya pungutan liar (pungli) dengan nilai potongan Rp3.000 hingga Rp5.000 per pegawai. Ia menegaskan, banyak pegawai merasa ragu dan keberatan terhadap pemotongan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Burhan, Wakil Ketua DPD IWOI Indramayu. Menurutnya, kabar ini menyeruak di tengah ketidaktransparanan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Indramayu. Ia menilai praktik pemotongan gaji semacam ini berpotensi menurunkan motivasi serta kualitas kinerja pegawai.
Atim dan Burhan sepakat bahwa dugaan pungli ini berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Jika terbukti, tindakan tegas harus segera dijatuhkan kepada oknum yang bertanggung jawab. Negara dan masyarakat tidak boleh dirugikan hanya karena praktik pungli yang merusak integritas layanan publik,” tegas keduanya.
Mereka menambahkan, investigasi yang transparan sangat penting dilakukan agar kualitas layanan kesehatan di Indramayu tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik tidak semakin luntur.
Iin Inayah