Pemalang, Sinarpanturatv.id
– Pemerintah Kecamatan Ampelgading menghadiri kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blimbing untuk periode 2026–2034. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu malam (5/8/2026) di Pendopo Balai Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, mulai pukul 20.30 WIB hingga selesai.
Musyawarah desa ini dihadiri oleh Tim Kecamatan Ampelgading, Kepala Desa Blimbing beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kelembagaan desa, tokoh perempuan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Mewakili Camat Ampelgading, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kusuma Mahardika menyampaikan bahwa kegiatan Musdes merupakan tahapan awal dalam proses pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan ini bertujuan membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang bekerja secara profesional, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar proses pembentukan panitia dilakukan secara transparan, objektif, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan panitia yang berintegritas serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Melalui musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh mufakat, peserta rapat akhirnya menyepakati susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Blimbing Periode 2026–2034.
Panitia yang telah terbentuk diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan pengisian keanggotaan BPD secara tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan anggota BPD yang memiliki integritas, mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).
Dengan terselenggaranya Musdes ini, diharapkan proses pengisian keanggotaan BPD Desa Blimbing dapat berjalan lancar dan menghasilkan wakil masyarakat desa yang mampu bersinergi dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
(Karsono)
