Bogor. Sinarpantura TV
— Pemerhati program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari hidangan MBG di sejumlah sekolah. Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi program ini dan melibatkan para pakar gizi serta ahli keamanan pangan demi mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berpotensi membahayakan nyawa siswa.
Dalam pernyataannya kepada media, Prof. Sutan menyebut bahwa kasus keracunan makanan di kalangan siswa terus berulang. “Anak-anak menjadi korban, mengalami gejala seperti muntah, pusing, dan lemas. Ini bukan hanya soal makanan, tapi menyangkut nyawa generasi bangsa,” tegasnya.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, membenarkan bahwa terdapat dua menu makanan MBG di wilayahnya yang teridentifikasi mengandung bakteri Escherichia coli dan Salmonella, berdasarkan hasil uji laboratorium. Temuan ini menegaskan lemahnya pengawasan mutu makanan yang disajikan kepada siswa.
Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Bogor, namun juga dilaporkan di Tasikmalaya, Banten, Bengkulu, dan beberapa daerah lain. Prof. Sutan menilai, tidak adanya keterlibatan ahli gizi dalam pengawasan dan proses pengolahan makanan menyebabkan potensi risiko kesehatan yang serius bagi siswa.
“Setiap dapur penyedia MBG harus memiliki pengawas mutu makanan dan penanggung jawab yang kompeten setiap hari. Jika ini tidak terpenuhi, lebih baik program MBG dihentikan dan digantikan dengan bantuan sembako untuk menunjang kesehatan siswa secara lebih aman,” ujarnya.
Banyak orang tua siswa mulai kehilangan kepercayaan terhadap program MBG karena tidak adanya kepastian keamanan makanan. Bahkan, sebagian besar menyampaikan keberatan dan meminta agar program ini dihentikan demi keselamatan anak-anak mereka.
Prof. Sutan menegaskan, tanpa pengawasan ketat dan tanggung jawab yang jelas, program MBG dapat menjadi bencana nasional. Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis—baik dengan memperbaiki tata kelola maupun mengalihkan program ke bentuk bantuan langsung lain yang lebih aman dan terukur.
“Lebih baik mencegah daripada menyesal. Jangan sampai siswa terus menjadi korban dari kelalaian sistem yang tidak diawasi secara profesional,” tutupnya.
Red/01
