Prof. Dr. Sutan Nasomal Kritik Wacana Peningkatan Pajak untuk Bayar Utang Negara: “Jangan Bebankan Rakyat dengan Kesalahan Tata Kelola Fiskal”
JAKARTA,sinarpanturatv.id
– Wacana peningkatan penerimaan pajak guna membayar utang negara menuai kritik keras dari berbagai kalangan.15 juni 2026
Salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakannya adalah Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan beban pajak terhadap masyarakat untuk menutup kewajiban utang negara bukanlah solusi yang berpihak kepada rakyat.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi memperberat kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pandangan yang berkembang terkait perlunya pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan guna menjaga kemampuan pembayaran utang negara yang terus meningkat.
“Pajak memang merupakan kewajiban warga negara, tetapi negara juga memiliki kewajiban yang jauh lebih besar, yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Jangan sampai utang negara dijadikan alasan untuk menambah beban masyarakat yang saat ini sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai, sebelum mengambil langkah menaikkan atau mengoptimalkan pungutan pajak secara agresif, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, efektivitas penggunaan utang, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap kebocoran keuangan negara.
Menurutnya, pendekatan fiskal yang hanya berfokus pada peningkatan penerimaan dari masyarakat berisiko menurunkan daya beli, memperlambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperbesar kesenjangan ekonomi.
“Rakyat tidak boleh menjadi pihak yang selalu diminta berkorban setiap kali terjadi persoalan fiskal. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih adil, termasuk melakukan efisiensi anggaran, memperkuat pemberantasan korupsi, dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari kemampuan membayar utang, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi.
Di tengah perdebatan publik mengenai pengelolaan utang negara yang nilainya terus meningkat, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dan transparan mengenai arah kebijakan fiskal nasional.
“Utang negara harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai beban penyelesaiannya justru dilimpahkan kepada rakyat kecil yang selama ini telah banyak berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Pernyataan Prof. Sutan Nasomal tersebut mendapat perhatian luas di berbagai platform media sosial dan menjadi bagian dari diskursus publik mengenai keseimbangan antara pengelolaan fiskal negara dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
(Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS).
