JAKARTA, SinarpanturaTV.id
– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nusron menyatakan Kementerian ATR/BPN siap mengikuti sekaligus membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron Wahid kepada awak media seusai Salat Jumat di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut Nusron, proses hukum yang berlangsung diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan internal, khususnya dalam meningkatkan tata kelola serta kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” katanya.
Pelayanan Pertanahan Dipastikan Tidak Terganggu
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Nusron memastikan seluruh tugas dan pelayanan pertanahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah program percepatan pelayanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN juga tetap dilaksanakan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegasnya.
Nusron juga memastikan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang telah diinisiasinya sejak 22 Oktober 2025 akan terus dilanjutkan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan pelayanan pertanahan dan tata ruang, memberikan kepastian hukum, mengamankan aset daerah, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tuturnya.
Nusron Wahid pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Redaksi (agus)