Media Sinarpanturatv.id
JAKARTA, 30 AGUSTUS 2026
— Pakar Hukum Internasional sekaligus akademisi, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. Ia menilai jutaan pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan sektor informal di berbagai daerah kini berada di ambang krisis dan kebangkrutan akibat penurunan daya beli masyarakat yang kian parah.
Fenomena tersebut terlihat nyata di lapangan. Sejumlah pelaku usaha mikro, seperti pedagang makanan dan jajanan di sekitar lingkungan sekolah, mengeluhkan penurunan omzet drastis pasca-pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dialami Mas No, pedagang bakso solo yang telah berjualan selama puluhan tahun di kawasan Pasar Cikreteg, Caringin, Kabupaten Bogor. Omzet usahanya tercatat anjlok hingga 80 persen, kondisi terburuk yang pernah dialaminya sejak mulai berdagang pada 1994.
Menurut laporan di akar rumput, implementasi program MBG dinilai belum inklusif terhadap pedagang kecil. Skema penyediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan modal besar hingga miliaran rupiah, sehingga hanya dapat diakses oleh pemodal besar. Sementara itu, ribuan pedagang gorengan, warung makan, dan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah justru kehilangan pangsa pasar dan pelanggan utamanya.
Situasi makin berat karena pedagang tetap harus menanggung biaya operasional tinggi, mulai dari sewa kios puluhan juta rupiah per tahun hingga biaya sewa hunian keluarga prasejahtera yang mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Dampaknya, perputaran uang di tingkat bawah mandek, memicu peningkatan pengangguran, serta menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan harian.
Melihat kondisi darurat ini, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dan mengevaluasi jajaran menteri di sektor ekonomi.
“Laporan yang masuk ke meja Presiden disinyalir tidak sepenuhnya mencerminkan fakta getir di lapangan. Kemajuan sebuah bangsa diukur dari kemampuan rakyat kecil untuk mandiri dan memperoleh penghasilan yang layak. Pemerintah harus segera melakukan gebrakan nyata untuk menyelamatkan daya beli masyarakat dan melibatkan UMKM secara langsung, bukan justru mematikan mata pencaharian mereka,” ujar Prof. Sutan Nasomal kepada awak media di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
>
Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap pejabat kementerian terkait sangat mendesak demi menjaga stabilitas sosial-ekonomi serta memulihkan kepercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah.
Kontak Media & Informasi Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
* Pakar Hukum Internasional
* Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates)
* Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal
* Rektor STIA-STIH PROBASS
* Pendiri & Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus
