Pekalongan, 25 September 2026
Sinarpanturatv.id
Pemerintah Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, melaksanakan Sosialisasi Musyawarah Kelurahan (Muskel) terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pemutakhiran data berdasarkan Desil, pada Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Pemerdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, Mohammad Fathoni,
TKSK Pekalongan Barat, Agung Syam Nugroho, Perangkat Kelurahan Sapuro Kebulen, serta unsur Ketua RW dan RT.
Musyawarah ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan data sosial ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat diperlukan agar berbagai program pemerintah, khususnya program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kriteria.
Apa itu DTSEN?
DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) merupakan basis data terpadu yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk secara lebih menyeluruh.
DTSEN memuat informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga atau individu, sehingga dapat menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi berbagai program pembangunan serta perlindungan sosial.
Dengan adanya DTSEN, pemerintah berupaya mengurangi persoalan data yang tidak sesuai, seperti data ganda, data yang sudah tidak relevan, maupun masyarakat yang kondisi sosial ekonominya telah berubah.
Apa yang dimaksud Desil?
Sementara itu, Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.
Secara sederhana, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan indikator sosial ekonomi yang digunakan dalam pemutakhiran data. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Pengelompokan desil bukan semata-mata berdasarkan penghasilan, tetapi mempertimbangkan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang menggambarkan kondisi rumah tangga.
Melalui Sosialisasi musyawarah di tingkat kelurahan, kondisi data masyarakat dapat diklarifikasi apabila terdapat perubahan keadaan, sehingga data yang digunakan pemerintah dapat semakin menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Pentingnya Musyawarah Kelurahan
Musyawarah Kelurahan mengenai DTSEN dan Desil diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara bersama-sama.
Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan anggota keluarga, perpindahan domisili, maupun kondisi lainnya dapat menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data.
Lurah Sapuro Kebulen Tri Pamungkas AWS. S.Ak., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemutakhiran data merupakan hal penting karena kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan serta memberikan program bantuan maupun pemberdayaan secara lebih tepat sasaran.
Muskel juga menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya bersumber dari administrasi, tetapi juga mendapatkan klarifikasi berdasarkan kondisi nyata di lingkungan masyarakat.
“Intinya, DTSEN dan Desil harus terus diperbarui sesuai kondisi masyarakat. Dengan data yang benar, program pemerintah diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” demikian pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan ini, Kelurahan Sapuro Kebulen bersama Dinsos P2KB Kota Pekalongan terus mendorong terciptanya data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Istiadi Boesro