Media Sinarpantura TV
Jakarta, 14 Juli 2025 — Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, menyerukan kepada Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto agar segera membentuk Tim Klarifikasi dan Investigasi Nasional Pejuang 1945. Tim ini diharapkan melibatkan sejarawan dari dalam dan luar negeri guna melakukan pendataan ulang terhadap para pejuang kemerdekaan yang hingga kini belum mendapat pengakuan negara.
Dalam pernyataannya di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur, Prof. Sutan menekankan pentingnya klarifikasi sejarah secara objektif dan adil, tanpa ada dendam politik.
“Presiden Prabowo harus membentuk tim investigasi yang melibatkan ahli sejarah nasional dan internasional untuk mendata ulang siapa saja yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari rakyat kecil, ulama, tokoh adat, TNI, Polri, hingga mereka yang selama ini dicap sebagai pemberontak tanpa telaah sejarah yang adil. Ini penting agar anak cucu mereka tahu bahwa leluhurnya bukan pengkhianat, tapi pejuang sejati bangsa,” tegas Prof. Sutan.
Salah satu nama yang disorot adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, tokoh kharismatik dari Aceh yang selama puluhan tahun distigmatisasi sebagai pemberontak. Padahal, banyak sejarawan mencatat bahwa ia merupakan pejuang yang ikut membangun struktur pertahanan republik di masa awal kemerdekaan, bahkan pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.
Narasi resmi negara yang selama Orde Baru mengelompokkan gerakan DI/TII dalam kotak “separatisme Islam” kini semakin banyak dikritik. Menurut Prof. Sutan, penulisan sejarah harus dibebaskan dari bias kekuasaan.
“Sejarah bukan milik penguasa. Kalau hari ini Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara yang dulu dicap pemberontak bisa jadi pahlawan nasional, maka mengapa Daud Beureueh masih terpenjara dalam stigma? Padahal, semangatnya bukan memecah bangsa, melainkan menuntut keadilan bagi daerah yang berjasa dalam perjuangan republik,” imbuhnya.
Dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media nasional dan internasional, Prof. Sutan juga mengingatkan bahwa pendataan ulang ini penting bukan hanya untuk merehabilitasi nama-nama pejuang, tetapi juga untuk menyembuhkan luka kolektif bangsa.
Tulisan opini dari Ahmadie Thaha yang turut dibagikan dalam diskusi itu menegaskan pentingnya meninjau ulang sejarah perlawanan daerah, termasuk keterlibatan Daud Beureueh dalam DI/TII. Penulis menyebutnya sebagai “pahlawan yang terluka, bukan pemberontak”—seorang nasionalis sejati yang kecewa terhadap pengingkaran janji politik pusat, bukan pengkhianat negara.
“Sejarah adalah luka yang harus dibaca dengan jujur. Kita tidak bisa terus-menerus menutupi kesalahan masa lalu dengan narasi sempit yang dibuat penguasa. Saatnya negara hadir untuk memberi pengakuan yang adil bagi para pejuang yang dilupakan,” pungkas Prof. Sutan.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sejarah Pejuang Indonesia, sebagai bentuk nyata dari keberpihakan terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan penghormatan kepada para pejuang sejati bangsa.
Red/SP