Jakarta, Sinarpantura TV
– Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menegaskan perlunya langkah tegas dari pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.21 Agustus 2025
Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, ia menyampaikan bahwa korupsi yang melibatkan pejabat negara bukan lagi hal rahasia. “Para pelaku korupsi seakan menganggap hukum hanya sekadar kata-kata kosong. Peraturan diterabas, hukum dipermainkan, dan rakyat yang akhirnya menanggung akibatnya,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia, Jenderal Haji Prabowo Subiyanto, sebagai pemimpin yang disegani dunia, harus berani mengambil langkah bersejarah:
“Jika ada oknum pejabat negara, dari level bawah hingga elit tertinggi, terbukti melakukan korupsi, jangan ada yang kebal hukum. Bongkar, miskinkan, sita semua hasil korupsinya, dan hukum seberat-beratnya!”
Prof. Sutan mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika praktik ini terus terjadi, maka Indonesia akan semakin sulit maju. Ia menekankan, rakyat tidak boleh dijadikan sapi perahan yang memperkaya segelintir pejabat rakus.
Indonesia, lanjutnya, kehilangan ribuan triliun rupiah akibat para “tikus berdasi” yang melakukan korupsi berjamaah. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat, bukan dilemahkan. Bahkan, menurutnya, perlu ada Satgas khusus pengawasan pencucian uang agar mafia korupsi bisa ditindak tuntas.
Ia juga menyoroti praktik “bagi-bagi kue” proyek maupun program pemerintahan yang kerap menjadi lahan bancakan korupsi. “Inilah mengapa korupsi berjamaah terjadi, dari oknum di DPR hingga eksekutif. Semua berjalan rapi karena meja hukum sudah ‘dapat jatah’. Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat pada hukum akan hilang total,” ungkapnya.
Prof. Sutan menegaskan, reformasi besar-besaran di institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sangat mendesak. “Jangan ada lagi oknum aparat yang justru menjadi tameng para koruptor. Jika Presiden berani dan tegas, maka Indonesia akan maju secara ekonomi dan hukum bisa bersih dari mafia.”
Ia mengingatkan bahwa lebih dari 70% rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan ekonomi dan kemiskinan, sementara para koruptor terus berpesta. “Masyarakat menunggu keberanian Presiden untuk menindak para elit yang melakukan korupsi berjamaah. Jika itu dilakukan, rakyat kembali percaya dan bangsa ini bisa benar-benar bangkit,” pungkasnya.
Red/SP