INDRAMAYU,Sinarpanturatv.id
– Polemik keberadaan peternakan ayam petelur di Blok Pilang, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah setempat memfasilitasi pertemuan mediasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan di Kantor Kecamatan Kroya pada Kamis (12/11/2026).
Pertemuan ini digelar menyusul adanya keluhan warga terkait aktivitas peternakan tersebut, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, bau menyengat, serangan lalat yang mengganggu kenyamanan, hingga persoalan kelengkapan izin usaha.
Dalam mediasi yang dipimpin langsung oleh Camat Kroya, Iing Kuswara, S.STP., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), diputuskan bahwa operasional kandang tidak serta-merta ditutup. Namun, pemilik usaha diwajibkan membenahi kondisi kandang serta melengkapi seluruh persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Iing Kuswara menegaskan bahwa pemerintah kecamatan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan agar konflik tidak meluas dan keharmonisan warga tetap terjaga.
“Saya di sini bersama Forkopimcam berupaya mencarikan jalan terbaik untuk semuanya,” ujar Iing.
Ia pun menyambut baik suasana kondusif selama mediasi, terlebih setelah diketahui bahwa pihak-pihak yang berselisih ternyata masih memiliki ikatan persaudaraan. Hal ini dinilai menjadi modal positif untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.
“Alhamdulillah, ternyata mereka masih bersaudara. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga, pemilik peternakan ayam petelur menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk segera memperbaiki tata kelola kandang. Pembenahan ini menjadi bentuk tanggung jawab pengusaha guna meminimalkan polusi bau dan perkembangbiakan lalat di lingkungan sekitar.
Di sisi lain, Kuwu (Kepala Desa) Sukamelang, Masduki, S.H., menjelaskan bahwa pemerintah desa pada prinsipnya selalu terbuka memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk dalam pengurusan izin.
Masduki membenarkan bahwa pemilik peternakan sudah mengajukan permohonan izin. Kendati demikian, penerbitan izin sepenuhnya menjadi kewenangan dinas atau instansi teknis terkait.
“Yang jelas dari pemilik kandang ayam mengajukan izin. Karena kami sifatnya pelayanan, ya memberikan pelayanan. Terlepas izin keluar atau tidak, nanti ada dinas terkait yang menentukan,” jelas Masduki.
Ia menekankan bahwa pelayanan administrasi dari pihak desa bukan berarti seluruh persyaratan perizinan otomatis terpenuhi. Mengingat bangunan kandang sudah terlanjur berdiri, pemilik usaha tetap wajib menempuh seluruh tahapan perizinan yang berlaku—terutama terkait dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hingga kini belum terbit.
Melalui kesepakatan ini, pemerintah setempat berharap pemilik kandang segera merealisasikan janji pembenahan lingkungan sembari merampungkan proses perizinan. Dengan begitu, roda ekonomi masyarakat dapat terus berputar berdampingan dengan kenyamanan warga serta kelestarian lingkungan yang tetap terjaga.
Pewarta: Atim Sawano



