PEMALANG. sinarpanturatv.id
— Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang Nurkholes menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut disampaikan Nurkholes saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kabupaten Pemalang, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Pemalang. Forum tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Nurkholes mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang sempat mengalami penurunan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran birokrasi untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi dan segera melakukan pembenahan.
Menurutnya, seluruh OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam membangun pemerintahan yang transparan, berintegritas, serta menjauhkan diri dari praktik KKN.
“Hal ini, biar semua OPD bisa menginformasikan kepada siapa saja, bahwa kita berkomitmen tidak melakukan KKN,” tegas Nurkholes.
Ia juga menekankan agar capaian pemerintahan yang selama ini sudah berjalan baik tidak membuat jajaran birokrasi berpuas diri. Sebaliknya, seluruh kinerja harus terus dievaluasi dan ditingkatkan, terutama dalam memberikan pelayanan publik.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Nurkholes berharap seluruh kepala OPD dan camat mampu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam langkah nyata di masing-masing instansi dan wilayah kerja. Menurutnya, peningkatan kinerja birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang semakin cepat, efektif, transparan, dan berkualitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo meminta seluruh peserta rakor tidak berhenti pada pencatatan arahan, tetapi segera menindaklanjutinya di lingkungan kerja masing-masing.
“Harapannya peserta bisa mencatat dan melakukan tindak lanjutnya, baik itu di OPD ataupun di wilayah. Dan pada saatnya, kami mohon arahan kepada Plt. Bupati Pemalang pada saat perubahan atau penetapan tahun 2027,” kata Bagus.
Rakor tersebut diharapkan menjadi titik penguatan koordinasi seluruh jajaran Pemkab Pemalang untuk mempercepat pembenahan birokrasi, meningkatkan disiplin kinerja, serta memastikan pelayanan publik terus bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karsono
