banner 728x90

Pimpin Rakor Akhir Tahun, Plt. Bupati Pemalang Soroti Penguatan PAD, UHC, hingga Mitigasi Banjir

banner 468x60

PEMALANG. Sinarpanturatv.id

– Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, menegaskan bahwa seluruh program kerja pemerintah daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada asas kemanfaatan bagi warga, melainkan juga harus mampu mengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD).

banner 325x300

​Penekanan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Bulan November di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat (6/11/2026).

​Menurut Nurkholes, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu berani melahirkan inovasi baru di sektor penerimaan daerah, sekaligus menjaga disiplin dan efektivitas belanja publik.

​“Saya berharap apa yang kita kerjakan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada kenaikan PAD. Ini tentu menuntut terobosan dan inovasi di sektor penerimaan,” tegasnya.

​Selain pos pendapatan, Nurkholes menyinggung persiapan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang dijadwalkan meluncur pada Desember mendatang. Melalui skema UHC, warga Pemalang diharapkan dapat mengakses layanan medis secara cepat tanpa terkendala urusan administrasi, status desil ekonomi, maupun kepesertaan BPJS.

Pimpin Rakor Akhir Tahun, Plt. Bupati Pemalang Soroti Penguatan PAD, UHC, hingga Mitigasi Banjir

​Menghadapi datangnya musim hujan, ia turut menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi bergerak aktif melakukan mitigasi banjir.

​“Birokrasi harus menunjukkan kinerja yang tangguh. Gerakan normalisasi sungai serta pembersihan drainase dan selokan lingkungan harus dipercepat agar wilayah kita terhindar dari genangan dan banjir,” imbuhnya.

​Disiplin Anggaran Menjelang Tutup Tahun

​Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKPAD Kabupaten Pemalang, Nur Aji Mugi Harjono, mengingatkan percepatan pengelolaan kas daerah menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.

​Nur Aji meminta seluruh OPD penghasil segera mengevaluasi realisasi target penerimaan—terutama retribusi daerah—serta memastikan seluruh setoran telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat 31 Desember 2026.

​Untuk sisi belanja, pengajuan Tambahan Uang (TU) dibatasi maksimal hingga 20 November. Pengelolaan Ganti Uang (GU), baik lewat Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) maupun tunai, serta mekanisme Pembayaran Langsung (LS) juga diwajibkan mematuhi tenggat guna menghindari penumpukan berkas di akhir tahun yang berisiko menunda pencairan.

​Laporan terkait rekapitulasi realisasi pendapatan daerah per 31 Oktober 2026 sebelumnya telah dipaparkan oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Yulies Nuraya.

​Kesiapan Pilkades Serentak

​Fokus rakor turut mencakup persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Andri Adi, meminta OPD pendamping desa memastikan seluruh tahapan teknis berjalan aman dan tertib.

​Aspek yang diawasi meliputi validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan camat, pencetakan dan penandatanganan surat suara, serta kelengkapan logistik dan kesiapan TPS. Distribusi undangan pemilih ditargetkan rampung pada Sabtu, dengan rentang distribusi paling cepat H-7 dan paling lambat H-2 pemungutan suara. Kesiapan jalur komunikasi desa serta posko tenaga medis juga menjadi prioritas pengamanan.

​Rakor bulanan tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutuko Raharjo serta Plt. Asisten Administrasi Umum Yulies Nuraya, serta dihadiri jajaran kepala OPD, kepala bagian, camat, dan Direktur RSUD dr. M. Ashari.

Red/Karsono

banner 325x300
banner 728x90
Exit mobile version