Jakarta.Sinarpanturatv.id
— Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, pakar hukum internasional dan pemerhati masyarakat luas, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945—khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab—harus diterapkan secara nyata oleh seluruh pemimpin negara. Mulai dari Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto hingga jajaran menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, seluruhnya memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengayomi rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dari dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan nuansa keadilan dan kemanusiaan semakin memudar. “Ironis, di negara tercinta Indonesia, rakyat yang seharusnya diayomi justru sering berada pada posisi tertekan,” ujarnya.
Prof Sutan menambahkan, meneliti runtuhnya kerajaan dan negara di masa lalu merupakan pekerjaan penting yang menuntut kejernihan hati. Dari hasil pengamatannya, para pemimpin yang sombong dan egois cenderung tidak mendapatkan dukungan kekuatan universal yang lahir dari doa-doa masyarakat yang terzalimi. “Doa orang-orang yang tertindas memiliki daya yang sangat kuat,” tegasnya.
Ia menilai usia sebuah negara juga ditentukan oleh sikap para pemimpinnya. Ketika pemimpin tidak bertakwa dan mengabaikan nilai-nilai luhur agama serta kepercayaan yang dianutnya, maka kehancuran hanya soal waktu. Indonesia yang berideologi Pancasila sejatinya memiliki seperangkat nilai dan aturan yang menjadi napas kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, apabila Pancasila hanya dijadikan jargon seremonial dalam pidato atau sekadar tulisan di atas kertas tanpa pengamalan nyata, maka praktik kepemimpinan yang lahir pun tidak pancasilais dan cenderung arogan serta merugikan masyarakat.
Menjawab pertanyaan, “Apakah Indonesia bisa bubar dan hilang dari dunia dalam waktu cepat?” Prof Sutan menjawab tegas, “Bisa saja.” Apa yang ditanam para pemimpin hari ini akan dituai dalam waktu dekat. Pemimpin yang salah arah, salah kebijakan, dan tidak berpihak pada rakyat, pada akhirnya pasti tumbang.
Dalam sebuah diskusi santai di warung kopi, Prof Sutan juga menyoroti praktik penataan kota dan wilayah yang kerap mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah daerah, menurutnya, sering melakukan penggusuran atas nama keindahan, ketertiban, dan kerapian kota, tanpa menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
Ia mencontohkan nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hanya bermodal kecil dan menggantungkan hidup pada keramaian pusat kota. “Jika PKL digusur, pemerintah wajib merelokasi mereka ke lokasi yang tetap memiliki potensi ekonomi. Jangan memutus sumber nafkah tanpa solusi,” ujarnya. Sejarah membuktikan, pasar tradisional justru lahir dari aktivitas PKL yang tumbuh seiring meningkatnya keramaian.
Hal serupa juga terjadi pada penataan transportasi umum. Penghapusan angkutan kota tanpa skema alih pekerjaan yang jelas berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian para sopir angkot. “Pemerintah seharusnya memikirkan keberlanjutan hidup mereka setelah kebijakan diterapkan,” tambahnya.
Prof Sutan menegaskan, penggusuran dan penghilangan sumber penghidupan rakyat tanpa solusi adalah bentuk kezaliman yang mencederai ruh Pancasila. “Doa orang yang terzalimi sangat makbul. Pemimpin yang membiarkan rakyatnya hidup segan mati tak mau, tidak akan bertahan lama,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tugas pemerintah adalah menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis yang berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan manusia, bukan semata mempercantik wajah kota. Membiarkan darurat kelaparan dan hilangnya sumber nafkah rakyat adalah tindakan yang tidak pancasilais dan harus ditolak oleh masyarakat luas.
Narasumber:
Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH
Pemerhati masyarakat luas
