JAKARTA | SinarpanturaTV.id
— Ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap sektor pertanian, perikanan air tawar, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH., mendorong Presiden RI Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah terpadu menghadapi dampak kemarau dan kelangkaan air.
“Di berbagai daerah, pertanian terancam gagal panen karena saluran irigasi mengalami pendangkalan, debit air menurun, bahkan sebagian mengering. Pemerintah perlu hadir memberikan solusi, termasuk distribusi air bagi wilayah yang mengalami kelangkaan,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan pandangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, persoalan kekeringan tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga masyarakat pedesaan secara luas. Ketika produksi pertanian menurun, pasokan bahan pangan ke pasar ikut terganggu sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Gagal Panen Harus Menjadi Perhatian Negara
Prof. Sutan Nasomal menilai dampak kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup terasa di sejumlah wilayah. Lahan pertanian mulai mengering, sementara peternak ikan air tawar juga menghadapi persoalan akibat berkurangnya ketersediaan air.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap petani dan pembudidaya ikan yang mengalami kerugian akibat kekeringan.
“Modal yang mereka keluarkan terancam tidak kembali karena tanaman tidak dapat dipanen dan ikan tidak dapat dipelihara secara optimal. Ini harus menjadi perhatian negara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pengairan. Menurutnya, pembangunan bendungan, embung, dan danau harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.
“Jangan sampai infrastruktur air dibangun, tetapi ketika musim kemarau masyarakat tetap kesulitan mendapatkan air. Setiap pembangunan harus terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki fungsi nyata dalam menjaga ketersediaan air,” katanya.
Normalisasi Sungai hingga Pemulihan Hutan
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Prof. Sutan Nasomal mendorong pemerintah melakukan normalisasi dan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan di berbagai daerah.
Selain itu, pembangunan embung atau danau penampungan air di kawasan yang rawan kekeringan juga dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan daerah menyimpan air hujan.
Ia juga mengusulkan kajian dan pemanfaatan sumber air bawah tanah secara terukur untuk menambah cadangan air bersih, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Pemerintah perlu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri sesuai tugas dan kewenangannya, untuk mendukung program penanganan kekeringan secara terpadu,” ujarnya.
Menurutnya, bendungan yang kondisinya tidak optimal perlu dievaluasi dan diperbaiki. Sementara kawasan hutan yang mengalami kerusakan harus direhabilitasi melalui penanaman kembali agar kemampuan kawasan pegunungan dalam menyimpan air dapat dipulihkan.
Teknologi dan Ketahanan Pangan
Prof. Sutan Nasomal juga menilai pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi pengelolaan dan konservasi air yang dapat diterapkan masyarakat, terutama di wilayah yang rutin mengalami kekeringan.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak mungkin diwujudkan secara maksimal tanpa dukungan ketersediaan air yang memadai.
“Kita mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ketahanan pangan harus ditopang oleh sistem irigasi dan ketersediaan air yang kuat. Petani akan mampu meningkatkan produksi apabila kebutuhan air terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak kekeringan juga mulai terasa pada harga sayur-mayur dan komoditas pertanian di sejumlah pasar. Berkurangnya pasokan dari sentra produksi dapat menyebabkan harga meningkat dan masyarakat menjadi pihak yang ikut terdampak.
Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Lingkungan
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menyebut persoalan kelangkaan air harus dilihat secara menyeluruh, termasuk perubahan fungsi lahan dan kerusakan kawasan resapan air.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyusun program penanganan yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan bantuan air ketika kondisi sudah parah.
“Solusinya sebenarnya bisa dilakukan apabila pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama. Kita harus membangun sistem air yang mampu menghadapi musim kemarau sekaligus menyimpan air ketika musim hujan,” tuturnya.
Prof. Sutan Nasomal berharap seluruh bendungan, embung, dan danau yang telah dibangun dapat dioptimalkan sehingga benar-benar berfungsi sebagai cadangan air bagi pertanian, perikanan, dan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa persoalan kekeringan harus ditangani secara serius dan lintas sektor agar ancaman gagal panen tidak berkembang menjadi persoalan ketahanan pangan nasional.
Narasumber:
Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH. — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, serta Rektor Universitas STIA/STIH Pronass.
