PEMALANG. SinarpanturaTV.id
– Pemerintah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Ampelgading tersebut dihadiri oleh ketua dan bendahara panitia Pilkades dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ampelgading.
Kasi Tata Pemerintahan (Tapem) Kecamatan Ampelgading, H. Mundofar, menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari upaya menyamakan persepsi sekaligus melakukan persiapan sejak dini, khususnya berkaitan dengan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
“Rakor pada hari ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menyamakan persepsi dan melakukan persiapan sejak dini, khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah Kecamatan Ampelgading,” ujar H. Mundofar.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades membutuhkan perencanaan yang matang, baik dari aspek administrasi, tahapan kegiatan, sarana dan prasarana, maupun dukungan pembiayaan. Karena itu, penyusunan rencana anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia meminta masing-masing desa melakukan inventarisasi kebutuhan secara cermat. Kebutuhan tersebut meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, kepanitiaan, administrasi dan logistik, Tempat Pemungutan Suara (TPS), perlengkapan pemilihan, pengamanan, serta kebutuhan lain yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pilkades.
Selain itu, pihak desa diharapkan dapat membedakan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa maupun pihak lainnya sesuai ketentuan. Hal tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap Pemerintah Desa dapat menyampaikan data dan kebutuhan anggaran secara realistis berdasarkan kondisi masing-masing desa. Apabila terdapat perbedaan kebutuhan antar desa, agar dapat dijelaskan berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, kondisi wilayah, serta faktor pendukung lainnya,” jelasnya.
Kecamatan Ampelgading, lanjut Mundofar, siap melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades, termasuk dalam inventarisasi kebutuhan serta sinkronisasi rencana anggaran dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Ia juga menegaskan bahwa angka atau nominal yang nantinya menjadi dasar penganggaran harus tetap mengacu pada ketentuan resmi dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan
“Harapan kami, melalui rakor ini dapat diperoleh kesepahaman mengenai kebutuhan dan mekanisme penganggaran Pilkades, sehingga seluruh tahapan nantinya dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan tertib, aman, lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
(Karsono)