Pekalongan. Sinarpanturatv.id
– Dalam naskah awal, Kepala SDN 01 Kepatihan, Tri Lestari, disebut menjelaskan bahwa material dibeli secara eceran dari sejumlah toko. Keterangan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Penggunaan mekanisme swakelola dalam pengadaan pemerintah memiliki pedoman tersendiri. Namun, dugaan pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya dari pola pembelian material atau penggunaan tenaga kerja dari luar daerah. Perlu pemeriksaan dokumen pelaksanaan, kontrak, dan pertanggungjawaban kegiatan.
### Keselamatan Pekerja Jadi Sorotan
Selain persoalan tata kelola anggaran, penerapan K3 di lokasi proyek juga perlu diperiksa. Papan peringatan kewajiban menggunakan APD semestinya diikuti dengan penerapan prosedur keselamatan yang nyata.
Apabila ditemukan pekerja tidak dilengkapi perlindungan yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab perlu dimintai penjelasan mengenai pemenuhan standar keselamatan kerja.
### Desakan Audit dan Klarifikasi
Atas berbagai dugaan tersebut, aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri, serta Inspektorat Kota Pekalongan didesak untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk menelusuri Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, dan penggunaan dana proyek.
Kepala sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan proyek, keterlibatan pihak ketiga, serta penerapan keselamatan kerja.
Hingga berita ini disusun, dugaan pemborongan pekerjaan dan persoalan K3 tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran maupun tindak pidana.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, keselamatan pekerja wajib dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti.
(Tim – Bersambung)