Tahun Ketimpangan: Suara Kritis dari Daerah untuk Keadilan Ekonomi Rakyat”
Jakarta, Sinarpanturatv.id
Keresahan masyarakat Indonesia kian memuncak seiring terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai wilayah. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa banyak pemilik industri dan pabrik tak lagi mampu bertahan dalam tekanan ekonomi yang makin kompleks.
Akibatnya, dampak sosial tak terhindarkan: meningkatnya angka kemiskinan, melonjaknya tingkat kriminalitas, serta hilangnya harapan masyarakat terhadap keberadaan industri besar di daerah mereka. Proyek-proyek dengan nilai investasi ratusan miliar hingga triliunan rupiah nyatanya belum memberi manfaat nyata bagi kehidupan warga lokal.
Kritik Tajam dari Tokoh Nasional
PROF. DR. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., seorang pengamat sosial sekaligus pengkritik tajam kinerja kepala daerah selama 25 tahun terakhir, menyoroti ketimpangan yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa banyak perusahaan besar berdiri di atas kekayaan sumber daya alam Indonesia, meraup keuntungan puluhan miliar rupiah setiap bulan, namun masyarakat sekitar tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem—bahkan banyak yang berpenghasilan di bawah Rp700.000 per bulan.
“Masyarakat hanya mendapat cerita manis soal investasi dan penyerapan tenaga kerja. Namun kenyataannya, tidak ada perbaikan ekonomi yang signifikan di sekitar lokasi industri,” ujar Sutan.
Krisis Agraria dan Ekologis
Ia juga menyoroti bahwa selama 25 tahun terakhir, lahan perkebunan rakyat diambil alih oleh korporasi nasional maupun asing. Hal ini tidak hanya menciptakan kemiskinan, tetapi juga mengakibatkan penggusuran dan penghilangan identitas desa-desa adat. Di sisi lain, selama 45 tahun terakhir, alih fungsi hutan secara besar-besaran berdampak pada kerusakan lingkungan yang akut: banjir musiman, tanah longsor, hilangnya sumber mata air, hingga matinya sawah dan ladang.
Kondisi nelayan pun serupa. Biaya melaut meningkat tajam akibat pencemaran laut dan kerusakan ekosistem, sementara hasil tangkapan menurun drastis.
Pesan Moral dari Tokoh Adat
Mengutip kearifan orang-orang tua dahulu, Sutan menyatakan bahwa membangun negara harus didasarkan pada ilmu keseimbangan alam dan keadilan untuk manusia. Jika hal ini diabaikan, maka bencana alam dan penderitaan sosial akan menjadi konsekuensi tak terelakkan.
“Indonesia adalah titipan para leluhur. Kekayaan alam ini seharusnya menjadi berkah, bukan musibah,” katanya tegas.
Harapan untuk Para Kepala Daerah
Sutan Nasomal menyerukan agar para kepala daerah—Gubernur, Walikota, dan Bupati—segera mengevaluasi ulang perizinan kepada pemodal besar dan menempatkan hak masyarakat sebagai prioritas utama. Ia mengingatkan janji politik mereka dalam Pilkada dan Pilpres 2019 lalu: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia juga mengenang masa kejayaan petani Indonesia di era 60-an, di mana banyak masyarakat desa mampu memiliki dan mengelola lahan 50–80 hektar secara turun-temurun. Hasil panen mereka bahkan cukup untuk membeli emas hingga 100 kg per tahun secara kolektif.
Kini, semua itu tinggal kenangan. Peraturan-peraturan daerah yang diberlakukan justru mempersulit kehidupan masyarakat pedesaan.
Refleksi untuk Pemimpin Bangsa
“Segala yang ditanam selama 25 tahun terakhir kini telah sampai pada masa panennya. Jika hari ini penuh kesulitan, maka itulah buah dari kebijakan yang tak berpihak pada rakyat,” tutup Sutan, yang kini menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka dan dikenal sebagai pakar hukum pidana internasional sekaligus Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar.
Red/Sus