Media Sinarpantura TV
Jakarta, 29 Agustus 2025 – “Ke mana kalian wahai para anggota dewan, saat rakyat datang mengadu nasib? Mengapa bukannya menerima aspirasi, justru kabur dan menghilang ditelan bumi?” demikian kritik keras Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi lewat sambungan telepon dari kantornya di Jakarta.
Menurutnya, rakyat yang telah mengantarkan para legislator ke kursi empuk dengan gaji besar—bahkan baru saja dinaikkan—justru dikhianati. Bukannya hadir menenangkan gejolak masyarakat, mereka malah memilih bersembunyi saat rakyat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI.
Kritik ini mencuat pasca rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh, hingga masyarakat yang marak digelar di Jakarta maupun di berbagai daerah. Ironisnya, tidak satupun anggota DPR RI maupun DPRD turun langsung menemui mereka. Rakyat yang datang menyampaikan aspirasi justru disambut gas air mata, intimidasi, bahkan kekerasan dari aparat.
Janji Demokrasi yang Terlupakan
Prof. Sutan menegaskan, sejak Indonesia merdeka 1945 hingga 2025, rakyat selalu memberi mandat melalui pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat. Namun, fakta hari ini mencerminkan sebaliknya.
“DPR RI adalah representasi rakyat. Seharusnya mereka hadir untuk mendengar, mengarahkan pemerintah pusat maupun daerah, serta memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat. Tapi apa yang kita lihat? Diam, bungkam, dan lari dari tanggung jawab,” tegasnya.
Catatan Hitam Kebijakan 2025
Sutan lalu membeberkan sederet kebijakan yang menambah penderitaan rakyat namun tak mendapat perhatian serius dari DPR RI dan DPRD:
Januari 2025: Kenaikan PPN menjadi 12% saat daya beli masyarakat melemah dan PHK massal terjadi.
Februari 2025: Dicabutnya izin pengecer gas melon, membuat rakyat kesulitan mendapat kebutuhan energi.
Maret 2025: Penundaan pengangkatan CPNS tanpa mempertimbangkan keresahan masyarakat.
Juni 2025: Kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, hingga polemik penyerahan empat pulau Aceh ke Sumut, tak mendapat respon berarti.
Agustus 2025: PPATK memblokir 122 juta rekening masyarakat, termasuk milik TKI dan pelajar di luar negeri, serta kenaikan PBB hingga 1200% yang memicu kemarahan publik.
Sementara itu, di sisi lain, gaji anggota DPR RI dan DPRD justru dinaikkan drastis. “Keputusan ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang susah,” ujar Sutan.
“Ada Apa dengan DPR?”
Menurutnya, wajar bila mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demo. “Kalau rakyat marah, apakah salah? Yang salah adalah DPR RI dan DPRD yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat,” tegasnya.
Sutan pun menutup pernyataannya dengan nada keras:
“Indonesia kaya raya, tapi rakyat menderita. Semua ini karena wakil rakyat abai, sibuk dengan kepentingan sendiri. Ingat, rakyat mencatat, rakyat mengawasi. Dan pada waktunya, rakyat akan menuntut pertanggungjawaban kalian.”
📝 Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM)