Media sinarpantura TV
Jakarta, 11 Juli 2025 — Perambahan hutan secara masif dan tak terkendali telah merusak ekosistem pertanian, persawahan, dan perkebunan di Indonesia. Situasi ini memicu kekhawatiran serius dari Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, yang juga merupakan Presiden Partai Oposisi Merdeka.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon kepada para pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Prof. Sutan meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan seluruh jajaran menteri terkait menyelidiki dan menangani ancaman kepunahan sektor pertanian nasional.
“Pamungkas dari semua ini adalah Presiden Prabowo. Sebelum menjabat, beliau dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap petani. Kini saatnya beliau membuktikan komitmennya menyelamatkan pertanian dan kekayaan alam Indonesia yang kian terkikis,” tegas Prof. Sutan dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Kalisari, Cijantung.
Ia mengutip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas saat ini menunjukkan kebalikannya: rakyat semakin miskin, lahan pertanian menyempit, dan hasil bumi kian langka.
Kerusakan Ekosistem dan Kehilangan Pohon Buah Nasional
Prof. Sutan juga menyoroti dampak dari alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
“Jutaan pohon buah telah hilang. Pohon kelapa, cempedak, duku, salak, hingga nangka ditebang demi sawit. Buah-buahan lokal yang dulunya melimpah kini nyaris tak ditemukan. Anak-anak muda bahkan tidak tahu lagi bentuk pohon buah tersebut,” keluhnya.
Menurutnya, perubahan lanskap ini tidak membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, lapangan kerja berkurang, sumber air mengering, dan tanah rusak akibat eksploitasi berkepanjangan.
Kritik Terhadap Lembaga Negara dan Oknum Pejabat
Prof. Sutan menyesalkan lemahnya pengawasan dari institusi negara seperti DPR RI, DPD RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga pengawas lainnya. Ia menuding ada keterlibatan oknum pejabat pusat maupun daerah dalam praktik perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan segelintir kelompok.
“Sudah 25 tahun ini hasil bumi Indonesia dihancurkan secara sistematis. Tidak ada satu pun kepala daerah yang menolak sawit masuk ke wilayahnya. Mereka justru tutup mata terhadap penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan,” ujar Sutan.
Ia menilai berbagai produk hukum seperti perda, pergub, hingga peraturan bupati lebih banyak menjadi alat untuk menakut-nakuti rakyat, bukan melindungi mereka.
Ajakan untuk Kepala Desa dan Masyarakat
Mengakhiri pernyataannya, Prof. Sutan menyerukan kepada 75.265 kepala desa di seluruh Indonesia untuk bangkit dan bersatu menjaga daerahnya. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan lahan desa untuk pertanian, bukan sawit atau tambang yang merusak.
“Kepala desa harus dilindungi oleh undang-undang. Jangan biarkan tanah mereka dirampas. Kita harus menanam kembali dan memulihkan sumber daya alam yang rusak demi masa depan bangsa,” pungkasnya.
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal juga menyoroti ironi kebijakan fiskal yang terus menaikkan pajak di tengah kesulitan rakyat. “Negara seolah menekan rakyat yang sudah miskin dengan beban baru, tanpa memulihkan sumber penghidupan mereka,” tutupnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
Kontak: 0811-8419-260
