PEMALANG, SinarpanturaTV.id
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang menggelar kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh empat wilayah—yakni Kecamatan Bodeh, Comal, Ampelgading, dan Ulujami—ini digelar sebagai langkah preventif (pencegahan) agar para kepala desa beserta perangkatnya tidak terjerat persoalan hukum dalam mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber keuangan desa lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pemalang, Rina Idawani, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran institusinya bertujuan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan agar tata kelola keuangan desa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kami hadir untuk membina, mendampingi, dan mengingatkan. Kami ingin kepala desa di Pemalang semuanya selamat dan tidak ada yang terjerat hukum akibat salah mengelola keuangan desa,” tegas Rina.
Lebih lanjut, Kajari menjelaskan bahwa melalui sinergitas bersama Pemkab Pemalang ini, Kejari Pemalang—melalui Seksi Intelijen serta Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)—akan turun langsung melakukan monitoring ke desa-desa.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Bodeh, Harinto, menyambut baik dan mengapresiasi langkah kolaboratif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang sangat dinantikan oleh pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa.
“Alhamdulillah, kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa hasil sinergitas Pemkab dan Kejari Pemalang ini sangat luar biasa dan memang kami tunggu-tunggu,” ujar Harinto.
Harinto menilai, kolaborasi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk melindungi serta membina aparatur desa, bukan untuk menakut-nakuti.
“Kami di Kecamatan Bodeh mendukung penuh sinergitas ini. Kami ingin kepala desa dapat bekerja dengan tenang, aman, dan tidak diliputi rasa waswas. Dengan adanya pembinaan dari Kejaksaan, kepala desa menjadi paham aturan sehingga tidak salah langkah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembinaan semacam ini sangat krusial, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan masa transisi kepemimpinan di sejumlah desa.
“Harapannya, kepala desa yang lama dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya dengan baik di akhir masa jabatan, sementara kepala desa yang baru terpilih nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama,” pungkas Harinto.
Sahuri



