KABUPATEN PEKALONGAN
— Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Deklarasi Damai bersama seluruh calon kepala desa di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Selasa (10/11/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk mengunci komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan daerah, antara lain Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Ketua DPRD Abdul Munir, Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dies Ferra Ningtias, perwakilan Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, camat, jajaran polsek dan koramil, perwakilan BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), serta seluruh kandidat kepala desa.
Dalam arahannya, Kapolres Pekalongan AKBP Zamrul Aini menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar agenda seremonial atau tanda tangan formalitas di atas kertas. Ia menuntut kepemimpinan nyata dari para kandidat, terutama dalam meredam potensi konflik antar-pendukung selama tahapan kampanye.
“Jadilah pemimpin yang berani, khususnya berani mengatur pendukungnya agar bersikap tertib dan tunduk pada peraturan. Kalau tidak berani mengendalikan pendukungnya, sebaiknya mengundurkan diri saja,” tegas Zamrul.
Zamrul turut mengingatkan agar para calon tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memicu kegaduhan demi kepentingan pribadi. Setiap potensi gesekan diharapkan segera dikoordinasikan dengan kepolisian setempat agar tertangani cepat sebelum melebar.
“Calon kepala desa harus ikut bertanggung jawab jika ada simpatisannya yang membuat keributan, apalagi melanggar hukum. Mari ciptakan Pilkades yang penuh sukacita, tanpa gesekan maupun kekerasan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman mengapresiasi kesediaan para kandidat untuk bertarung secara sehat demi memajukan desa masing-masing. Kendati demikian, ia mengingatkan konsekuensi tegas jika terjadi instabilitas wilayah.
“Pemerintah daerah tidak menutup opsi untuk menunda tahapan Pilkades apabila situasi keamanan dinilai tidak kondusif. Karena itu, mari kita kawal bersama seluruh rangkaian proses ini hingga pelantikan kepala desa terpilih pada 28 November 2026,” ujar Sukirman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menyoroti fase kampanye sebagai tahapan yang rawan friksi akibat tingginya tensi mobilisasi massa. Ia meminta para kontestan berkampanye secara santun, beretika, serta siap merangkul lawan politik pascakontestasi selesai.
Peringatan terhadap pelanggaran hukum turut disuarakan Kejaksaan Negeri Pekalongan melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Taufan Maulana. Taufan mengimbau seluruh pihak menjauhi praktik politik uang, ujaran kebencian, intimidasi, dan kampanye hitam, seraya menegaskan pentingnya kedewasaan mental untuk siap menang maupun kalah.
Rangkaian acara dipuncaki dengan pembacaan dan penandatanganan naskah Deklarasi Damai oleh jajaran Forkopimda, penyelenggara, dan seluruh calon kepala desa. Melalui pakta integritas tersebut, para kandidat berikrar mewujudkan Pilkades yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan bermartabat, dengan memegang teguh prinsip: berbeda pilihan, persaudaraan tetap terjaga.
Suswanto



