Perkuat Kualitas dan Pengawasan SPPG, Pemkab Pemalang Gelar Rakor Bersama Mitra MBG

banner 120x600

GPEMALANG. Sinarpanturatv.id

–Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas (Satgas) bersama Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang di Ruang Arjuna, The Winner Hotel, Kamis (5/11/2026).

Forum ini digelar sebagai wadah koordinasi strategis, sarana pembinaan, sekaligus ruang serap aspirasi bagi para mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang—unit kerja vertikal Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah.

Dalam arahannya, Nurkholes selaku Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang mengapresiasi sinergi yang terjalin. Ia menegaskan pentingnya forum ini untuk memetakan kendala riil di lapangan. Dari total sekitar 147 pemilik SPPG di Pemalang, sebagian telah hadir memenuhi undangan untuk berdialog bersama pemerintah.

Nurkholes memaparkan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya payung regulasi dan dukungan alokasi anggaran APBD untuk operasional pengawasan satgas. Kendati demikian, Pemkab Pemalang berkomitmen penuh menjadi jembatan penghubung aspirasi mitra ke pemerintah pusat dan BGN.

“Kami ingin program ini berjalan optimal: penerima manfaat terlayani dengan standar terbaik, dan keberlanjutan usaha para mitra tetap terjaga. Silakan sampaikan seluruh kendala operasional agar dapat kami fasilitasi kepada otoritas terkait,” ujar Nurkholes.

Lebih lanjut, ia mendorong ekosistem SPPG untuk mendongkrak perekonomian lokal. Pasokan pangan seperti beras, telur, ayam, dan sayuran diimbau menyerap hasil tani dan ternak masyarakat setempat guna membuka lapangan kerja serta memperkuat perputaran ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, menjelaskan bahwa rakor berlandaskan inisiatif swadaya para pengelola dapur. Sebanyak 42 dari 50 mitra terundang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sujarwo menggarisbawahi besarnya komitmen investasi pelaku usaha, di mana pendirian satu unit dapur SPPG rata-rata menelan biaya sedikitnya Rp2 miliar. Oleh karena itu, para mitra mengharapkan adanya kepastian regulasi terkait skema insentif, ketentuan hari operasional, kompensasi hari libur, serta biaya sewa dan operasional armada distribusi.

Guna menjamin mutu layanan, paguyuban mitra menerapkan konsep Smart Kitchen. Sistem ini mendokumentasikan rantai kerja secara ketat dari hulu ke hilir—mulai dari penerimaan bahan mentah, penyimpanan, higienitas pekerja ber-APD, pencegahan kontaminasi silang, sterilisasi armada logistik, hingga pendistribusian makanan ke sekolah.

Dari sisi pengawasan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menegaskan komitmennya dalam memperketat kontrol higienitas dan sanitasi demi mengeliminasi risiko Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti diare maupun keracunan pangan pada siswa sekolah.

Sebagai langkah mitigasi dini, Dinkes Pemalang telah melatih sekitar 174 petugas gizi SPPG mengenai standar sanitasi dapur dan tata laksana penanganan bahan pangan. Rekomendasi dari rakor ini segera ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala Satgas MBG, termasuk inspeksi lapangan berbasis sampling serta pendampingan langsung terhadap kepala dapur dan tenaga nutrisionis SPPG.

Karsono

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *