PEMALANG. Sinarpanturatv.id
– Pemerintah Kabupaten Pemalang menyiapkan langkah kolaboratif lintas sektor untuk menuntaskan persoalan perundungan di lingkungan sekolah. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, mendorong keterlibatan aktif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tenaga pendidik, orang tua murid, hingga pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan iklim pendidikan yang aman dan kondusif bagi siswa.
Hal tersebut ditegaskan Nurkholes saat menghadiri kegiatan Ngopi Bareng bersama Tokoh Pendidikan Kabupaten Pemalang di Gedung PGRI Pemalang, Sabtu (17/10/2026). Dalam acara tersebut, ia hadir didampingi sang istri, Sri Indah Lestari.
Nurkholes menyatakan bahwa penanganan kasus perundungan tidak cukup hanya bertumpu pada jalur hukum, melainkan menuntut pembenahan menyeluruh pada sistem pendidikan.
“Persoalan perundungan di Pemalang harus kita selesaikan secara tuntas. Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada PGRI dan kalangan guru, melainkan butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Menurut Nurkholes, berbagai masukan dari orang tua korban, guru, kepala sekolah, serta Dinas Pendidikan akan dihimpun sebagai landasan perumusan kebijakan penanganan yang presisi. Terlebih, akar masalah perundungan kerap beririsan dengan dinamika di luar lingkungan sekolah. Forum dialog Ngopi Bareng yang direncanakan berlanjut hingga Desember mendatang diharapkan menjadi wadah produktif untuk menyusun regulasi teknis.
Sebagai wujud nyata, Pemkab Pemalang merencanakan pembentukan kelompok kerja (pokja) dan satuan tugas (satgas) penanggulangan perundungan, sekaligus melengkapi sarana pendukung keamanan di satuan-satuan pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Pemalang, Sugiyanto, mengingatkan jajaran pendidik mengenai peran Plt. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kewenangan ini mencakup pembinaan karier aparatur, mulai dari rotasi, promosi, hingga purnatugas, sehingga kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian mutlak dijaga.
Melengkapi pertemuan tersebut, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Mualip, menggarisbawahi identitas PGRI yang memadukan peran sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, dan perjuangan dalam mengawal hak serta kesejahteraan para guru.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Pemalang Slamet, beserta seluruh jajaran pengurus cabang PGRI dari berbagai penjuru wilayah Pemalang.
Karsono
